Book Now! For your Prime Location

Indo Water 2018 Surabaya

Incorporating with

International Pavilion

Tahun Depan, DIPA Kementerian PUPR Rp101,49 triliun

JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 101,496 triliun pada Tahun Anggaran 2017.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, tantangan pembangunan ke depan makin besar, untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2014-2019.

“Tugas pembangunan infrastruktur masih akan terus dilaksanakan untuk mengatasi disparitas antar-wilayah, antar kawasan dan antar pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Kita juga harus melayani 53 % penduduk perkotaan yang menuntut pelayanan prasarana dasar yang semakin baik,” ujarnya, Rabu (07/12)

Dari alokasi DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp 101,496 triliun, komposisi belanja barang sebesar Rp 22,48 triliun (22,2%), belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1%) dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7%).

Rinciannya, bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 33,26 triliun (32,77%), dengan prioritas pekerjaan pembangunan 39 bendungan yang terdiri dari 30 lanjutan dan 9 pembangunan bendungan baru, untuk Irigasi yang terdiri dari 80 ribu hektar irigasi baru dan 274 ribu hektar lahan direhabilitasi. Selain itu untuk penanggulangan banjir sepanjang 154 km, pembuatan embung/situ sebanyak 105 buah dan revitalisasi 6 danau.

Sementara itu di bidang konektivitas jalan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 41,393 triliun (40,77%) dengan prioritas pembangunan jalan baru 828 km, pembangunan jembatan 11.855 meter, pembangunan jalan tol 138 km, peningkatan jalan sepanjang 807 km dan peningkatan jembatan sepanjang 566 km.

Selanjutnya untuk bidang infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, mendapatkan alokasi Rp 15,935 triliun (15,7%), dengan prioritas pada pembangunan dan penataan kawasan di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 Kawasan Perbatasan, pembangunan SPAM (Sistem Pengembangan Air Minum) 3.603 liter perdetik terdiri dari 10 SPAM Regional, 8 SPAM Kota dan 3 SPAM pulau terluar. Selain itu, juga pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Regional di 3 kawasan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) di 400 kecamatan, dukungan infrastruktur kampong nelayan di 6 kawasan, dukungan wisata di 5 kawasan dan untuk kawasan kumuh seluas 1.087 hektar.

Untuk sektor perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 8,28 triliun dan Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 0,235 triliun, dengan prioritas pembangunan Rumah Susun (Rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 13.253 unit, rumah khusus sebanyak 5.803 unit, rumah swadaya sebanyak 110.000 unit, prasarana, sarana dan utilitas MBR sebanyak 14.000 unit rumah dan Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 120.000 unit rumah.

Sedangkan sisa DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp 2,39 triliun, dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Presiden Joko Widodo, hari ini (7/12) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 kepada 87 Kementerian/Lembaga. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pada APBN tahun 2017 ini, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. Belanja negara yang diserahkan oleh Presiden dalam bentuk DIPA kepada 87 K/L adalah sebesar Rp763,6 triliun atau sekitar 36,7% dari total belanja negara.

Source: bisnis.com

Pemerintah Anggarkan Rp8,69 Triliun Untuk Jaringan Irigasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan membangun 0,18 juta hektare jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 0,47 juta Ha jaringan irigasi dengan total anggaran Rp.8,69 triliun.

Plt Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi mengatakan untuk tahun anggaran 2015, pihaknya mendapat alokasi anggaran Rp30,56 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 28% dialokasikan untuk penanganan jaringan irigasi.

"kita targetkan tahun ini bisa sekitar 18% dari rencana RPJM, tapi tahun depan akan lebih besar. Alokasi dananya juga lebih besar," ujarnya, Senin (2/3).

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan mampu membangun 1 juta jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta jaringan irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperhitungkan kebutuhan anggaran mencapai Rp72 triliun.

Pembangunan dan rehabilitasi irigasi tersebut mencakup irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak dan irigasi air tanah.

Mudjiadi mengatakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut akan diarahkan pada irigasi di 13 provinsi lumbung padi nasional, irigasi waduk, dan irigasi prioritas di provinsi bukan lumbung padi nasional.

"kita akan beri perhatian pada provinsi lumbung padi nasinal karena irigasi terutama menyangkut program ketahanan pangan nasional," katanya

Provinsi lumbung padi nasional yang dimaksud antara lain adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatam Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tenga, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

sumber

Obtaining Largest Budget, Public Works Ministry is Going to Build These Next Year

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - The government allocates infrastructure spending in the 2018 State Budget Draft (RAPBN) of IDR409 trillion from the total state expenditure of IDR2,204.4 trillion.

Ministry of Public Works and People's Housing obtains the largest budget allocation of IDR106.9 trillion.

Expert Staff of the Integrated Development at the Ministry of Public Works Adang Ahmad, in Jakarta, Saturday (8/19/2017) said Public Works Ministry budget of IDR106.9 trillion "will be allocated to four priority sectors."

The four priority sectors are connectivity improvement of IDR41.3 trillion, food and water security of IDR37.3 trillion, settlements IDR15.9 trillion and housing IDR9.6 trillion.

Related to the increased connectivity, the Ministry of Public Works will re-build new roads along 864 kilometers, preserve national road of 46,000 kilometers and the construction of new bridges of 8,037 meters.

"Then the preservation of the bridge is planned along 487,515 meters, the construction of flyover, underpass, tunnel along 588 meters and construction of toll road along 25 kilometers which use State Budget and 590 kilometers from funding of investors or business entities," he explained.

To achieve food and water security, the Public Works Ministry will allocate budget for the development of 47 dams. Eleven new dams and 36 on-going ones will be built. In addition, a new irrigation network of 54,000 hectares will be constructed along with rehabilitation of damaged irrigation networks of 160,000 hectares.

"In the housing sector, the coverage of national drinking water services will also be improved by developing drinking water supply system with a production target of 9,372 liters per second, and wastewater treatment in various areas will also be built with the target of 860,836 households," he explained.

The Ministry of Public Works will also focus on providing housing for Low-Income Society (MBR). The Ministry of Public Works targets 6,328 units through the development of flats, 180,000 self-help houses, 5,000 special housing units, and assistance of infrastructure and utilities for 15,400 units. (*)

source: http://www.en.netralnews.com/news/business/read/10019/obtaining.largest.budget..public.works.ministry.is.going.to.build.these.next.year

Government to spend Rp 404t on infrastructure projects in 2018

Next year, the government plans to allocate Rp 404 trillion (US$30.23 billion) for infrastructure development, according to the draft state budget announced by President Joko “Jokowi” Widodo on Thursday. This year, the government projects to spend Rp 387.70 trillion.

The President explained that 856 kilometers of new roads and 781 kilometers of irrigation channels would be constructed.

“Infrastructure development is expected to boost economic growth and improve connectivity among the regions,” Jokowi said when reading out a financial note during a House of Representatives plenary session.

The government will also develop sanitation infrastructure to manage waste water produced by 853,000 households, construct water treatment plants and develop 7,062 low-cost apartments for low-income families, Jokowi added.

Meanwhile, Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono said 41.30 percent of the total budget would be spent on road construction and for the maintenance of 46,000 existing roads across the country.

The government has allocated Rp 37 trillion for constructing and repairing irrigation infrastructure -- including 11 new dams, 54,000 hectares of irrigation networks and repairing 160,000 hectares of existing irrigation networks.

For waste water treatment and clean water infrastructure, the government has allocated Rp 16 trillion, the minister added.

“Tenders for the government projects in 2018 will be opened in October this year,” he said, adding that in addition to the projects funded by the state budget, the government would also invite the private sector to develop infrastructure through private-public partnerships (PPPs). (bbn)

source: http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/18/government-to-spend-rp-404t-on-infrastructure-projects-in-2018.html

Less Waste, More Infrastructure as Jokowi Aims for 5.6% Growth in 2018

Jakarta. President Joko "Jokowi" Widodo seeks to accelerate economic growth in 2018, with plans to increase government spending and attract more private investment to develop infrastructure across the archipelago.

The government will target a 5.6 percent increase in growth next year, up from an expected 5.1 percent this year and a recorded 5 percent in 2016.

Jokowi has asked his cabinet to consult ministerial budgets and cut superfluous expenses to increase government spending on capital expenditure.

"There are many unnecessary costs that can be redirected to capital expenditure," he said during a plenary cabinet meeting at the State Palace in Central Jakarta on Tuesday (04/04).

Ministries and government agencies need to channel their spending to sectors that can generate long-term growth, Jokowi added. He emphasized the need for more public spending on transportation, electrical and communications infrastructure, as well as investing in clean-water systems.

The government has allocated Rp 2,081 trillion ($156 billion) towards state spending this year, while Rp 194 trillion will be dedicated to infrastructure development.

A notable percentage of last year's budget was allocated to foreign debt repayment, and for salaries of government workers, which accounted for 16 percent.

Jokowi said his administration needs to find new markets for Indonesian exports to reduce the country's reliance on China and the United States, especially as the Trump administration appears set to adopt more protectionist economic policies.

The government would also like to see more foreign direct investment in Indonesia in the coming years as national regulations are simplified, the president said.

Private sector investments accounted for a third of Indonesia's $930-billion economy last year.

sumber: http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/business/less-waste-more-infrastructure-as-jokowi-aims-for-5-6-growth-in-2018/

Exhibition Hours

Wed, 17 July   : 10.00 - 18.00
Thu, 18 July    : 10.00 - 18.00
Fri, 19 July      : 10.00 - 17.30

Venue:
Jakarta Convention Center
Jakarta - Indonesia

Contact us

PT Napindo Media Ashatama

Jl. Kelapa Sawit XIV Blok M1 No.10, Komplek Billy Moon Pondok Kelapa
Jakarta 13450, Indonesia

Tel: +6221 8650962, 8644756 8655785
Fax: +6221 8650963
Email:
info@indowater.com

© 2018 Indo Water Expo & Forum. All Rights Reserved. Organised By PT Napindo Media Ashatama